Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh amount consumer.
(Strategic Intelligence Agency, BAIS) and developed a world network by controlling defense attaches in Indonesia’s Embassies. With massive spending plan support and a strong network at home and overseas, BAIS finally turned the intelligence company that stood out and outperformed other organizations.[23]
Pendahuluan Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, informasi intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula-cepat dan tepat (velox et exactus). Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengguna ataupengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional.
Dan pada tahun 2000 telah ada dokumen dari Abu Jihad yang punya hubungan dengan Bin Laden, informasi tersebut telah dibagikan namun tidak ditindaklanjuti. Juga yang menjadi perhatian ialah tidak adanya koordinasi antar badan intelijen negara pada saat itu yang akhirnya menjadi malapetaka bagi kemanan nasional Indonesia. Pemerintah juga saat itu melakukan kesalahan lethal dengan memberikan amnesti kepada Ba’asyir dan juga pernyataan wapres yang seakan menjadi perlindungan bagi tumbuh kembang organisasi terorisme di Indonesia saat itu.
In their functions, Indonesian foundations founded by overseas individuals or international authorized entities are obliged to possess a partnership with the government and Indonesian CSOs. (Write-up 48).
Namun langkah intelijen untuk melindungi atau menyelamatkan masyarakat, kerap kali tidak mendapat apresiasi yang layak. Bahkan masyarakat seakan tengah dijangkiti oleh sindrom ketakutan terhadap intelijen. Bahkan sebagian besar wakil rakyat juga demikian.[14]
Some jurist labeled this for a long lasting priority beneath the doctrine of faste jurisprudence, which serves a somewhat binding energy. Other jurists Then again, even now treat such precedence like every other precedence, i.e., as not having any binding energy. They basically Possess a persuasive force of precedence. Jurisprudences in the Supreme Court along with the Constitutional Court docket are posted on-line. Jurisprudences on the Supreme Courtroom that were broadly acknowledged as long-lasting jurisprudences can be found on the web as well.
This post examines the complexities surrounding violence by Muslims in direction of the Ahmadiyya Neighborhood in Indonesia in its new period of democracy. Violence emerged in 1998 during the post-Suharto era when some Muslim groups, for example Front Pembela Islam (FPI), claimed that Ahmadiyya is often a deviant group (aliran sesat) Based on Islamic orthodoxy. This information performs to realize why mendapatkan informasi lebih lanjut And exactly how Ahmadiyya grew to become a focus on of violent attacks by some Muslim teams within the put up-Suharto era by considering the rise of Islamic fundamentalist groups all through this time of recent-located religious liberty. In doing so, I ask how politics, overall economy and Islamic theology emerged as substantial variables that contributed on the attack. By way of identifying particular scenario reports of assaults in cities across Java and Lombok, I also explore how authorities creates the plan to find the most effective Resolution And just how far the effectiveness of this policy to resolve the situation. Kata Kunci: Ahmadiyah, kekerasan, politik dan kebijakan negara 27
Only following it can be dissolved can the organization problem That call in court. In distinction, the Ormas Law Earlier presented groups the ability to obstacle a dissolution get in court just before staying dissolved.
eleven/2008 on Electronic Facts and Transactions (‘EIT Regulation’) directions from the team of lawful professionals who labored for that virtual law enforcement process power in pinpointing the concentrate on posts or accounts. The reprimand supplied by this activity force by immediate messages is aimed to ‘educate the general public being extra moral and cultured while in the cyber environment’.
Due to the fact the beginning with the 1998 reforms, the tension from civil Culture to carry out intelligence reform was not potent enough. Besides the structural political alter for example democratic elections and amendments or cancellation of articles or blog posts from the Structure and authoritarian legislation, the most crucial stability sector concerns had been only marginally tackled.
To look through Academia.edu and the wider Net faster and a lot more securely, remember to take a few seconds to update your browser.
Dalam diskusi ini, para akademisi, peneliti, dan praktisi menyoroti empat aspek utama yang harus difokuskan dalam upaya reformasi intelijen Indonesia:
Data sekunder juga dikumpulkan dari berbagai pihak untuk mengimbangi informasi baik dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga intelijen maupun dari luar lembaga intelijen (triangulasi details).